Tuesday, 17 September, 2019

Menurut PPP, Kewenangan KPK Untuk Menyadap Tidak Bisa Dikecualikan Dari RUU Penyadapan


Menurut PPP, Kewenangan KPK Untuk Menyadap Tidak Bisa Dikecualikan Dari RUU Penyadapan

Anggota Baleg DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani tidak sepakat apabila kewenangan dari KPK dalam hal penyadapan dikecualikan dalam RUU Penyadapan.

Menurut Arsul, tidak ada peraturan dalam perundang-undangan ataupun dokrin ilmu hukum yang dapat digunakan untuk menjustifikasi pengecualian tersebut.

“Saya berpendapat dengan melihat latarbelakang saya sebagai praktisi hukum maka tidak ada justifikasi atau pembenaran baik secara hukum ataupun perundang-undangan untuk mengecualikan KPK dari RUU Penyadapan ini. Saya melihat itu tidak ada,” kata Arsul.

Arsul menjelaskan bahwa DPR dan pemerintah telah sepakat untuk membuat undang-undang yang akan mengatur mengenai prosedur dan mekanisme penyadapan. Aturan tersebut akan mencakup semua institusi yang diberikan hak untuk melakukan penyadapan.

Menurut PPP, Kewenangan KPK Untuk Menyadap Tidak Bisa Dikecualikan Dari RUU Penyadapan

Hal ini berarti, setiap lembaga seperti Kepolisian, Kejaksaan hingga KPK akan tunduk pada RUU ini kecuali lembaga yang tidak memiliki fungsi non-pro yustisai seperti Badan Intelijen Negara atau BIN.

Disisi lain, menurut Arsul, putusan MK terkait judicial review Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE pada tahun 2010 telah menyatakan secara jelas bahwa prosedur penyadapan harus diatur pada level undang-undang.

Walaupun begitu, pria yang berposisi sebagai Sekjen di PPP ini menekankan bahwa putusan MK tersebut tidak menyatakan bahwa KPK harus dikecualikan dari undang-undang yang mengatur mengenai penyadapan.

“Kalau mau undang-undang sendiri harus diatur. Kalau mau hanya mengatur penyadapan untuk bagian dari penegakan hukum ya tidak perlu UU sendiri, kita masukan saja kedalam KUHAP,” kata Arsul.

“Tidak dalam putusan MK bahwa UU Penyadapan ini hanya mengatur Kepolisian dan Kejaksaan tapi KPK tidak. Oleh karena itu, RUU ini akan berlaku untuk semua jika telah disahkan,” jelasnya.

Berdasarkan pada draf RUU yang tengah dibahas tersebut, Pasal 5 mengatur tiga syarat atau ketentuan pelaksanaan penyadapan.

Pertama adalah pelaksanaan penyadapan dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang ada dan proses hukum yang adil, transparan serta bertanggung jawab.

Kedua, penyadapan wajib mendapatkan persetujuan dari pengadila. Dan terakhir, pelaksanaan penyadapan harus dikoordinasikan oleh Kejaksaaan Agung beserta lembaga pengadilan.

Pada Pasal 6 Ayat 1 menyatakan bahwa pelaksanaan penyadapan dilakukan pada tahap penyidikan serta pelaksanaannya berdasarkan pada putusan pengadilan. Akan tetapi pada Pasal 6 Ayaa 3 dicantumkan bahwa semua ketentuan tersebut secara khusus tidak akan berlaku terhadap pelaksanaan penyadapan yang dilakukan oleh KPK.

Adapun, syarat pelaksanaan penyadapan tersebut mencakup kasus korupsi yang menjadi kewenangan Polri dan Kejaksaan, perampasan kemerdekaan atau penculikan, penyeludupan, perdagangan orang, pencucian dan pemalsuan uang, narkotika, penangkapan ikan ilegal, penambangan ilegal, bea cukai dan perusakan hutan.