Thursday, 17 October, 2019

PDI-P Setuju Jika Jaksa Agung Diisi Oleh Sosok Yang Bebas Dari Kepentingan Politik


PDI-P Setuju Jika Jaksa Agung Diisi Oleh Sosok Yang Bebas Dari Kepentingan Politik

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menjelaskan bahwa kandidat yang akan mengisi posisi strategis pada pemerintah Jokowi mendatang seharusnya merupakan sosok yang bebas dari intervensi politik.

“Kami mendorong supaya penempatan sosok yang bebas dari intervensi politik pada pos-pos kementerian dan lembaga strategis sehingga mereka dapat bertanggung jawab penuh pada rakyat Indonesia,” kata Hasto.

Salah satu pos yang dimaksud oleh Hasto adalah Jaksa Agung.

Hasto mengatakan bahwa partainya mendorong supaya kursi Jaksa Agung diberikan kepada orang yang tidak hanya benar-benar mengetahui dan mengerti hukum akan tetapi juga bebas dari intervensi politik bahkan jika bisa, posisi tersebut diberikan kepada internal kejaksaan sendiri.

PDI-P Setuju Jika Jaksa Agung Diisi Oleh Sosok Yang Bebas Dari Kepentingan Politik

Hasto yakin dengan sikap partainya itu sudah sejalan dengan apa yang menjadi aspirasi masyarakat saat ini.

“Kalau kita lihat, stabilitas adalah sebuah sistem termasuk didalamnya adalah kementerian sehingga kami berikan ruang kepada internal lembaga untuk juga memiliki kesempatan menempati posisi tertinggi tersebut. Ada aspirasi publik agar Jaksa Agung tersebut mulai dibiasakan diberikan kepada pihak internal dalam kejaksaan dan PDI-P menangkap aspirasi tersebut,” lanjutnya.

Walaupun begitu, Hasto menekankan bahwa hal paling penting saat ini adalah sosok yang dapat menghadirkan keadilan untuk seluruh masyrakat Indonesia. Penegakan hukum tidaklah boleh dilaksanakan berdasarkan orientasi politik apapun.

“Tidak boleh dilakukan pelanggaran terutama hukum itu hanya ditegakkan untuk kepentingan politik,” lanjutnya.

Sementara itu, Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengaku bahwa dirinya tidak akan menolak jika diminta kembali untuk memimpin Korps Adhyaksa oleh Presiden Jokowi.

“Jangan tanya saya. Nanti saya geer lagi, hahaha…” kata Prasetyo di Kejagung, Jakarta Selatan.

“Saya tergantung bagaimana bagusnya presiden saja. Kalau diminta untuk melanjutkan pengabdian akan saya lakukan. Saya kan tidak boleh mendahului presiden karena itu hak prerogratif presiden,” lanjutnya.

Prasetyo merupakan anggota Komisi III DPR dari Partai Nasdem sebelum akhirnya ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo untuk menjadi Jaksa Agung pada 2014 lalu.

Prasetyo sendiri merupakan sosok yang tidak asing di Kejaksaan Agung karena dirinya pernah menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum sebelum pensiun dan memasuki dunia politil. Pria kelahiran 9 Mei 1947 tersebut adalah lulusan dari Fakultas Hukum Universitas Lampung.